BANJARNEGARA- Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, SH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Hotel Surya Yudha, Selasa malam (24/1/2023).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Seremoni pembukaan juga dihadiri oleh PlH Kepala Dispermades Jateng beserta jajaran.

Plh Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholis SE, M.Si, mengatakan, rakor bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun anggaran 2023.

Adapun nara sumber antara lain : Drs. Matheos Tan, M.M. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan materi Arah dan Kebijakan Nasional dalam Pembinaan Pemerintahan Desa pada tahun 2023. Narasumbre lainnya Drs. H. Luthfy Latief, M.Si, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendesa, menyuguhkan topik Arah dan Kebijakan Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa pada tahun 2023. Disamping itu juga ada paparan dari Bidang Penataan Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan Kerjasama dan Kawasan Perdesaan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dispermades Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Tri Harso Widirahmanto menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan desa sudah berjalan meski ada catatan yang harus ditindaklanjuti dan segera dipilh berbagai solusi. Menurut Tri Harso, desa adalah idola bersama dalam prioritas kegiatan dan banyak hal juga yang perlu dicermati.

“Desa adalah idola dalam prioritas kegiatan pembangunan,” kata Pj Bupati Tri Harso mengawali sambutannya.
Tak lupa, Tri Harso yang juga menjabat sebagai Kepala Dispermades Provinsi Jateng, menyampaikan terima kasih karena pada tahun 2023, bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten/ kota berjumlah Rp. 1,8 T, yang digunakan untuk kegiatan operasional Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pembangunan kawasan dan pengembangan bumdes. Adapun Dana Desa mencapai Rp 7,8 T lebih yang dialokasikan untuk penangan stunting, kemiskinan, dan padat karya.

Namun Tri Harso mewanti-wanti kepada kepala OPD yang hadir untuk dapat membina para kepala desa dan perangkatnya, agar dalam pengelolaan keuangan selalu mengedepankan integritas dan bekerja sesuai dengan pedoman yang ada.
“Para kepala desa dan perangkat hendaknya meningkatkan integritas. Pedomani aturan yang ada, dan jangan sampai dilanggar. Mengingat pada tahun lalu ada kabupaten di Jawa Tengah dimana terdapat kades tertangkap karena ada masalah dalam pengelolaan dana desa,” pesan Tri Harso.

Rakor tersebut dilaksanakan selama dua hari, 24-25 Januari 2023. Peserta Rakor sebanyak 58 peserta, yang merupakan perwakilan dari Dispermades kabupaten/ kota. *** (kominfo_mjp).