Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. LPPD menjadi gambaran tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Demikian disampaikan oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan saat Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah di Pendapa Dipayudha Adigraha, Kamis (12/1).

Menurut Deddy, LPPD bukan hanya bentuk laporan semata, tetapi merupakan rapor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Didalamnya ada data kinerja dan data dukung dari 122 Indikator Kunci (IKK).

“Data kinerja dan data dukung tersebut berasal dari seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, kewajiban semua perangkat daerah untuk menyediakannya,” katanya

Dikatakannya, pada tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui LPPD tahun 2021. Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat 19 dengan status kinerja sedang.

“LPPD juga akan dijadikan sebagai evaluasi dan penilaian agar pemerintah daerah yang capaiannya kurang baik bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerja,” terangnya

Sementara itu, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo menyampaikan di Kabupaten Banjarnegara yang saat ini dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati, selain dievaluasi kinerja penyelengaraan pemerintah daearah selama satu tahun, kinerja Pj juga dievaluasi dan dinilai setiap tiga bulan.

“Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkolaborasi dan menyamakan persepsi untuk membantu Pj Bupati,” katanya

Kemendagri melalui inspektorat juga akan membantu dan mendampingi Pj Bupati dalam melaksanakan tugasnya agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik, imbuh Teguh.

Dia juga berharap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara semakin baik, pembangunan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dengan aparatur yang berintegritas.

Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto menyampaikan terima kasih atas arahan dari Kemendagri tersebut. Dia akan menindaklanjutinya dan berharap komitmen bersama semua perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Banjarnegara untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi agar program dan pembangunan di Banjarnegara bisa semakin baik.

“Apa yang disampaikan oleh narasumber dari Kemendagri pada hari ini kita cermati dan pahami bersama. Semoga akan memacu prestasi Banjarnegara ke depan lebih baik lagi,” ungkapnya. (amar/bagas)