Banjarnegara – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (BBPMP) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Pemkab Banjarnegara.
Penjabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH Menyampaikan, Pemkab Banjarnegara akan mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Banjarnegara. Setiap satuan pendidikan juga didorong untuk menerapkan kurikulum merdeka secara maksimal.
“Penerapan Kurikulum Merdeka bukan sekadar untuk ‘gaya-gayaan sekolah’ ataupun pencitraan dinas, melainkan harus berdasarkan inisiatif dan hasil refleksi sekolah agar penerapannya tumbuh secara mandiri dan tidak dipaksakan,” kata Tri Harso saat memberikan sambutan pada acara Audiensi Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Banjarnegara di Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Selasa (14/2/2023).
Tri Harso juga menginginkan kedepan anak-anak memiliki daya saing yang kuat, dan dapat bertahan di tengah berbagai tantangan zaman, mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang lain secara positif, pintar menempatkan diri, serta mampu bekerja sama.
“Kurikulum merdeka ini sangat menarik, karena peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara mereka belajar dan menghasilkan suatu karya, juga mengajarkan tentang nilai-nilai karakter sehingga tumbuh pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah yang bermuara pada terciptanya profil pelajar pancasila,”lanjutnya.
Lebih jauh Tri Harso mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan.
Dengan adanya sinergi yang baik antara pusat dan daerah ini, harapannya masyarakat mendapat pemahaman untuk tentang kurikulum merdeka untuk mencegah miskonsepsi.
“Kita ingin membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah , agar tidak terjadi persepsi yang berbeda tentang Kurikulum Merdeka, dan mendorong guru untuk terus belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar, “tambahnya.
Ketua Balai Basar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE. MM mengatakan, Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.
Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
“Kabupaten Banjarnegara masuk dalam angkatan ke tiga atau angkatan terakhir sekolah penggerak, yang mana sekolah ini belum mulai beraktifitas,” kata Nugraheni
Ia menjelaskan, Paling tidak ada tiga hal terkait dengan program sekolah penggerak yang pertama adaah kesanggupan untuk menyelanggakan sekolah penggerak di satuan pendidikan di Banjarnegara, kedua program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan dan yang ketiga adalah Komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
Nugraheni menambahkan, dalam nota kesepakatan terdapat paling sedikit 3 ruang lingkup yang harus disepakati yang meliputi kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas atau penilik, kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama paling sedikit 4 tahun di sekolah penggerak kecuali telah memperoleh izin dari pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbud Ristek.
Yang kedua adalah kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak serta pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung Program Sekolah Penggerak. Nota Kesepakatan disertakan dengan rencana kerja Program Sekolah Penggerak.
“Kepala satuan pendidikan pelaksana PSP dapat berubah apabila mengalami 5 kondisi tertentu diantaranya mutasi kepala satuan pendidikan antar-satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak, promosi Jabatan, Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas selama paling sedikit 6 bulan secara terus-menerus, meninggal dunia atau pensiun dini,” katanya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Teguh Handoko, , S.Sos, Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara Hj Isniatun Minalloh, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara Karsono Karsono, S.Pd.I., M.M, Ketua Ormas Islam, Penilik Sekolan serta Para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.(**)
0 Komentar