BANJARNEGARA – Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Banjarnegara meningkat jadi 92,8.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 nilainya berada di angka 69,14, lalu di tahun 2021 naik menjadi 86,02 dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 92,8. Untuk tahun 2023 ini, penilaian masih dalam proses.

Hal tersebut dikatakan oleh Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin saat rakor monitoring dan evaluasi tematik pencegahan korupsi bersama jajaran Pemkab Banjarnegara di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/06).

“Nilai tersebut merupakan akumulasi dari nilai 8 area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di pemerintah daerah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD (nilai 90,32), pengadaan barang dan jasa (93,28), perizinan (95,38), pengawasan APIP (89,99), manajemen ASN (95,39), optimalisasi pajak daerah (86,4), pengelolaan BMD (96,71) dan tata kelola keuangan desa (nilai 100),” jelasnya.

PJ Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, SH meminta kepada tim KPK untuk terus melakukan evaluasi dan pendampingan sehingga nanti di tahun 2023, penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga nilai MCP KPK terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kemudian kami juga berharap kepada tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, kami minta diberikan evaluasi, kami diberikan pencerahan, sekaligus arahan untuk melaksanakan program-program pencegahan korupsi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023, sehingga nanti program-program kegiatan berjalan lebih baik,” harapnya.

Lebih lanjut, Tri Harso mengatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil perbaikan dan evaluasi dari hasil rapat koordinasi monitoring pencegahan korupsi pada tahun lalu.

“Ini tentu saja dari hasil perbaikan dan evaluasi dari hasil rapat koordinasi monitoring pencegahan korupsi pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2022,” jelasnya.

Dikatakan, setidaknya ada tujuh catatan terkait hasil monitoring tahun lalu, diantaranya terkait dengan progres sertifikasi aset, pengamanan aset dan penanganan aset bermasalah, penertiban PSU, pengelolaan pajak daerah, progres RDTR, pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan, kecukupan personil SDM UKPBJ serta proyek-proyek strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara.

“Terkait dengan hal tersebut, tentu saja nanti kami berharap kepada seluruh pengampu program kegiatan tersebut, bisa menyampaikan secara detil terkait dengan perkembangan parameter pada indikator atau sub indikator kegiatan tersebut,” ujarnya.*(fzr)