BANJARNEGARA – Ketua PGRI Banjarnegara Nurtamami mengatakan, saat ini PGRI telah membantu memugar rumah tidak layak huni milik guru, TU dan penjaga sekolah di beberapa wilayah di Banjarnegara yang kondisinya kurang beruntung.

“Kami sudah melakukan pemugaran rumah milik tenaga guru, TU dan penjaga sekolah yang kami nilai kurang layak huni, per hari ini sudah 16 yang sudah dipugar,” kata Nurtamami saat memberikan sambutan pada acara konferensi kerja tahun keempat masa bakti XXII PGRI Kabupaten Banjarnegara di Rumah Guru Banjarnegara, Selasa (11/7/2023).

Untuk tahap kedua lanjut Nurtamami, rencananya akan segera dilaksanakan 12 unit. jadi kalau dihitung bantuan untuk tenaga pendidik per 1 semester sudah terkumpul dana sebanyak 420 juta untuk pemugaran 28 unit rumah.

“Mudah – mudahan bermanfaat untuk teman-teman guru yang kondisinya kurang bagus,” lanjutnya.

Nurtamami menambahkan, PGRI merupakan organisasi terpercaya kuat dan bermartabat, dan PGRI punya tugas yang tidak ringan terutama dalam meningkatkan keprofesionalan guru, termasuk juga guru-guru madrasah.

Seiring dengan meningkatnya kualitas Guru, PGRI tentunya juga dituntut untuk ikut meningkatkan kesejahteraan, seperti pemberian bantuan sosial bagi anggotanya.

“Kesejahteraan akan dicapai manakala di organisasi ada kebersamaan. Dengan kebersamaan semuanya akan menjadj ringan, jadi mari kita terus untuk membangun dengan solidaritas yang tinggi, sehingga sesulit apapun apa yang sudah dilakukan akan mudah direalisasikan,” tambahnya.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Tengah, Muhdi menegaskan, pihaknya akan konsisten memperjuangkan nasib guru sampai kapanpun.
Dalam kesempatan tersebut Muhdi juga membeberkan dan mengenang mengenai berlikunya proses UU Guru dan Dosen pada saat Ketua Umum PB PGRI almarhum Sulistyo menjabat.

“Prosesnya panjang, dan kita bolak balik bertemu pemerintah untuk meyakinkan mereka bahwa kesejahteraan guru harus diangkat,” jelas Muhdi.

Terkait UU Sisdiknas yang ditunda pembahasannya oleh DPR, Muhdi melihat masih perlu dikawal dan semua guru harus solid.

“Kita tidak anti perubahan. Kita hanya meminta dua hal yang tidak berubah. Pertama guru sebagai profesi, dan kedua tunjangan profesi guru. Itu kita perjuangkan sampai kapanpun,” lanjutnya.

Termasuk rekruitmen satu juta guru, Muhdi juga akan terus menagih janji tersebut agar terealisasi. “Kita ingin agar Pemda dan pusat satu suara dalam rekruitmen PPPK. Harus ada jaminan agar mereka diangkat dan juga dibayar,” katanya.

Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto, pada kesempatan tersebut mengatakan, Sebagai wadah para pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia, PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif bagi dunia pendidikan.

Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada PGRI dan seluruh anggotanya dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Ia percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan PGRI, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam memajukan pendidikan di Banjarnegara.

“Selamat atas terselenggaranya Konferensi Kerja PGRI tahun 2023 ini. Saya berharap konferensi ini akan menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita semua dan membawa dampak positif dalam upaya kita mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan,” katanya. (Kominfo/ahr)