BANJARNEGARA – Penjabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH, secara resmi membuka rembuk stunting tingkat Kabupaten Baniarnegara di Pendapa Dipayudha Adhi Graha, Selasa (11/7/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Forkompimda Banjarnegara, Ketua Komisi IV DPRD, Sekretaris Daerah, Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara, Kepala Pengadilan Agama, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa lokus stunting tahun 2023.

Disamping itu, kegiatan juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BAZNAS Banjrnegara, Forum Anak, Forum Genre dan Perwakilan Dunia Uasha pelaksana CSR serta seluruh Ketua Organisasi Kemasyarakatan.

Rembug stunting adalah suatu langkah yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bergotong royong antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2023. Tri Harso berharap, melalui kegiatan ini akan tercipta komitmen dari seluruh stakeholder yang hadir sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.

Tri Harso menuturkan, hingga saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Banjarnegara menurut data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2021 prosentase stunting sebesar 22,67% dan pada tahun 2022 turun menjadi 18,27 % atau turun sebesar 4,4 %. Hal ini memenuhi target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah, sebesar 3,5% setiap tahunnya agar tercapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

“Sudah barang tentu ini merupakan tugas yang perlu kerja keras, kerja cerdas serta komitmen bersama dari kita semua untuk mewujudkannya,” jelas Tri Harso.

Lebih lanjut Ia menguraikan, ada 5 masalah utama penyebab stunting di Kabupaten Banjarnegara yaitu : Cakupan layanan yang masih rendah, pola pengasuhan belum baik, belum optimalnya kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), belum semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting dan tingginya angka perkawinan anak.

“Kelima permasalahan utama tersebut perlu diurai dan diatasi bersama melalui konvergensi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah,” lanjutnya.

Untuk itu Tri Harso meminta kepada seluruh pihak untuk berkonvergensi (bersatu padu, terkoordinasi dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran yaitu desa lokus stunting. Stunting bukan hanya masalah di dinas kesehatan namun masalah kita bersama. Intervensi kesehatan hanya berkontribusi 30 %, sedangkan 70% kontribusi keberhasilan berasal dari non kesehatan.

“Saya mengajak semuanya untuk terus berkolaborasi mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting dengan berfokus pada desa lokus stunting. Secara khusus kepada para Camat, saya tugaskan untuk mengawal pelaksanaan intervensi penanganan balita stunting, mendampingi dan mengarahkan desa dan Kelurahan agar melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga target stunting per-kecamatan dapat tercapai,” imbuhnya.

Sementara itu dalam paparannya bertajuk Analisis Situasi Percepatan Penurunan Stunting, Sekretaris Derah Kabupaten Banjarnegara Drs. Indarto M.Si mengatakan salah satu program prioritas nasional yang ditetapkan adalah upaya percepatan stunting dengan target 14 % pada akhir tahun 2024.

Upaya yang harus di lakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak melalui mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga dan memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. katanya.

Kabupaten Banjarnegara dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, meskipun capaian stunting menurut SSGI hanya turun sebesar 1,1%, namun capian ini menyumbang angka positif di Jawa Tengah, karena Kabupaen Banjarnegara merupakan satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan disaat 20 Kabupaten/Kota yang lain mengalami peningkatan angka prevalensi stunting.

“Untuk itu kami terus berharap kerjasama dan dukungan seluruh pihak agar terus bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan capaian ini mengingat target masih cukup tinggi di tahun 2024,” ujar Sekda.

Adapun Kepala Baperlibang Kabupaten Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo SH, M.Si menambahkan, tujuan dari kegiatan rembung stunting kabupaten banjarnegara tahun 2023 ini mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegarasi dan membangun komitmen publi, dalam kegiatan pencegahan dan menurunan stunting secara terintegarasi di Kabupaten Banjarengara.

Rangkaian kegiatan Rembuk Stunting ini di antaranya dilakukannya penandatanganan Berita Acara dan Komitmen Bersama dalam percepatan penurunan stunting oleh Pj Bupati Banjarnegara, Forkopimda, Sekretaris Daerah Banjarnegara, Kepala OPD, Lintas Sektoral, Dunia Usaha,Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan seluruh peserta yang hadir.
Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dispermades PPKB dan Direktur Politeknik Banjarnegara.* (kominfo_bgs/eko).