Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Banjarnegara 2023 di Sasana Bakti Praja Setda, Kamis (9/11).

Dalam sambutannya Pj Bupati Tri Harso mengingatkan jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Banjarnegara untuk selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurutnya, hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyimpangan integritas, seperti korupsi, grativikasi dan pungli.

“Integritas harus selalu dijaga dalam melaksanakan tugas agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang menyimpang dan menimbulkan permasalahan,” katanya

Tri Harso juga menekankan pentingnya peran Inspektorat daerah sebagai bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk mencegah potensi terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

“Peran optimal Inspektorat dalam melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara akan menutup celah dan potensi terjadinya korupsi,” terangnya.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto menyampaikan, kegiatan pengawasan Inspektorat Banjarnegara pada sektor anti korupsi antara lain adalah Monitoring Center For Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM), Saber Pungli, Koordinasi APIP dan mendampingi terbentuknya desa anti korupsi.

“Untuk desa anti korupsi, Desa Sijenggung Banjarmangu menjadi desa percotohan terbaik se Jawa Tengah. Kita juga mengusulkan 39 desa sebagai implementasi perluasan percontohan desa anti korupsi,” ungkapnya

Terkait Larwasda, Agung berharap bisa menjadi forum untuk menyamakan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemkab Banjarnegara mengenai upaya-upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu sebagai internalisasi manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dan menumbuhkan budaya sadar risiko dalam aktivitas yang dijalankan.

Dalam Larwada 2023 ini dihadirkan dua narasumber yakni, Tri Handoyo, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan paparan tentang manajemen risiko pada tataran strategis daerah. Narasumber lain yakni, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto dengan materi efektivitas pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pada kegiatan ini juga diserahkan penghargaan bagi desa yang telah menyelesaikannya 100 persen tindak lanjut pemeriksaan, Desa Medayu, Madukara dan Sered. Penghargaan juga diberikan kepada Inspektorat, RSUD dan Disarpus sebagai terbaik SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) OPD. Sedangkan Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara dan Pagedongan menjadi terbaik SAKIP Kecamatan. Dan terakhir, penghargaan diberikan kepada Desa Sijenggung sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah. (amr/nda)