Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik dengan 9 instansi vertikal di Pendapa Dipayudha Adigraha, Rabu (8/11).

Pj Bupati Tri Harso mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan momentum strategis mengawali era baru pelayanan publik di Banjarnegara.

Ke depan, secara bertahap masyarakat yang akan mengurus pelayanan publik tidak perlu datang ke kantor atau instansi yang tempatnya berbeda-beda, namun cukup di satu tempat saja, yakni di Mal Pelayanan Publik (MPP)

“MPP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman,” ujarnya

Tri Harso juga mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi adanya dukungan, komitmen dan kerja sama dari 9 instansi vertikal penyelenggara pelayanan publik yang akan membuka pelayanan di MPP Kabupaten Banjarnegara.

Kepala Disnaker PMPTSP Banjarnegara, Abdul Suhendi, menyampaikan, Pemkab Banjarnegara sudah menempuh berbagai tahapan untuk mewujudkan penyelenggaraan MPP.

“Untuk hari ini dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama dan pejanjian kerja sama penyelenggaraan MPP untuk 9 instansi vertikal yang akan memberikan pelayana publik di MPP,” terangnya

Adapun instansi vertikal yang melaksanakan penandatanganan anatara lain, Polres Banjarnegara, Kementerian Agama, Kantor Petanahan, Kanwil Ditjen Pajak Jateng II, UPPD Sasmsat, PT Taspen Cabang Purwokerto, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank Jateng Cabang Banajarnegara.

“Sedangkan untuk OPD yang siap untuk memindahkan pelayanan di MPP, yaitu DPUPR, DisnakerPMPTSP, Dishub, Dinkominfo, Dinsos PPPA, BPPKAD, Dindukcapil, Baperlitbang dan Dintankan KP,” katanya.

Hendi menambahkan, saat ini juga sedang dilakukan pembangunan fisik berupa Gedung MPP yang sudah memasuki 61 persen pembangunan. Ditargetkan pada akhir bulan November tahun ini sudah selesai dikerjakan.

Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Muhammad Masrofi yang mewakili Pj Gubernur Jawa Tengah memberikan pesan, agar nantinya yang terpenting bukan hanya memindahkan pelayanan dari kantor ke MPP, tapi harus ada peningkatan kualitas. Adanya MPP harusnya mempercepat dan mempermudah.

“Kalau pelayanan sama saja maka tidak ada bedanya dan tujuan pelayanan publik tidak tercapai Jangan sampai pelayanan terpadu malah semakin memperpanjang proses. Harapannya masyarakat datang urusan selesai,” tegasnya. (amr)