Dasar Hukum

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

  1. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi.
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas.
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik salah satu pedoman pembentukan PPID Kabupatan Banjarnegara antara lain:

  1. UU NO 14 TH 2008 
  2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
  3. Permendagri NO 3 Tahun 2017
  4. PERBUP Nomor 8 Tahun 2011
  5. SK SEKDA Nomor 488.5/127 Tahun 2017 ttg pembentukan organisasi PPID Kab. Banjarnegara